Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Foto: Sofyan/sf

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, masih adanya persoalan kesiapan sarana dan prasarana pada sejumlah perguruan tinggi (PT) di luar Pulau Jawa, karena dukungan dari pemerintah tidak terlalu besar. Ironisnya, dengan status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), kampus-kampus itu diharapkan lebih mandiri untuk menuju akreditasi internasional. Ledia melihat, seharusnya pemerintah memprioritaskan untuk melakukan pemerataan kualitas PT, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.

Demikian diungkapkan Ledia saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Riau (UNRI), Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Kepala LLDikti Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri, dan Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Rektorat Kampus UNRI, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (16/5/2019).

“Menurut saya yang lebih penting adalah meratakan dulu kualitas pendidikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dorong kampus yang di luar Jawa berkembang besar, sehingga tidak bertumpu di Pulau Jawa. Jika (kualitas) sudah merata keseluruhannya, pada saat itu wajar jika PTN-BH diberikan dukungan untuk memiliki akreditasi internasional. Sehingga dengan kualitas bagus, persaingan dengan kampus luar negeri bisa diatasi, karena semua kualitasnya bagus dan merata,” analisa politisi F-PKS itu.

Ledia menambahkan, dengan adanya berbagai persoalan PT di luar Jawa, memperlihatkan adanya disparitas antara kampus di Jawa dan luar Jawa. Contoh kasus di Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena secara jarak lebih dekat dan lebih murah, ia khawatir orang Riau akan bersekolah di Malaysia, karena secara kualitas dianggap lebih baik. “Kenapa tidak (perguruan tinggi) yang ini dibaguskan dan ditingkatkan. Perlu ada penambahan anggaran untuk PTN dan PTS,” imbuh legislator dapil Jawa Barat I itu.

Hal senada dirasakan Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan. Politisi Partai Demokrat itu mengakui adanya disparitas antara PT di Jawa dan luar Jawa. Menurutnya perlu ada kajian yang mendalam dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait disparitas ini. Sehingga, ke depannya ada upaya untuk meminimalir terjadinya disparitas pendidikan antara di Jawa dan di luar Jawa.

“Kita berharap di wilayah NKRI, sekolah dimanapun, baik di perbatasan atau wilayah Indonesia manapun, mutu pendidikan harus sama. Dengan program pemerintah untuk mengutamakan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), disparitas ini tidak boleh terjadi. Kita selaku Warga Negara Indonesia yang sekolah dimanapun tidak boleh merasakan disparitas,” tandas politisi dapil Jawa Timur IV ini.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti Didin Wahidin mengungkapkan, pihaknya telah berupaya menghilangkan disparitas PT di Jawa dan luar Jawa, termasuk menghilangkan sekat antara PTN dan PTS. Menurutnya, standar Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan seluruh PT harus sama. Kendati saat ini kualitas PT belum merata, ia yakin pemerintah sudah berupaya secara bertahap memeratakan kualitas PT.

“Kita tidak ingin perguruan tinggi yang kualitasnya sudah tinggi, kemudian tidak kita berikan bantuan, malah kualitasnya menurun. Padahal nantinya akan bersaing dengan warga negara lain. (Perguruan tinggi) yang kualitasnya rendah, kita angkat agar kualitasnya meningkat. Tapi yang kualitasnya sudah tinggi, jangan sampai menurun. Dukungan kita dan otonomi kampus menjadi jembatan agar kualitas perguruan tinggi lebih tinggi,” imbuh Didin. (sf)